Find Question or Answer
Send Question
Only specific question related to Procurement of Goods/Services

Frequently Asked Question
Tata cara Agregasi Data Penyedia
bagaimana cara mendaftar di lpse kementrian keuangan?
Jawab :

Tata cara pendaftaran LPSE Kementerian Keuangan (PMK No.108/PMK.01/2014)


Pendaftaran Online
  1. Buka website LPSE www.lpse.depkeu.go.id, kemudian klik mendaftar sebagai penyedia barang/jasa. Isi alamat e-mail yang akan dipakai untuk pengadaan secara elektronik;
  2. Download Formulir Pendaftaran dan Formulir Keikutsertaan;
  3. Klik “mendaftar”;
  4. Buka inbox atau spam pada alamat email yang telah didaftarkan sebelumnya (poin no.3) dan ikuti perintahnya;
  5. Isi semua rincian yang diperlukan (poin no.4);
  6. Klik “mendaftar” atau “kirim”.
Verifikasi Dokumen

Penyedia wajib datang ke kantor LPSE Kemenkeu terdekat (alamat kantor lihat di “kontak kami”) dan membawa berkas asli dan softcopy (hasil scan dari berkas asli, format PDF) dari 11 dokumen persyaratan, sebagai berikut :
  1. Formulir Keikutsertaan (bermaterai);
  2. Surat Penunjukan Admin* dan KTP Admin;
  3. Surat Kuasa (bermaterai);
  4. Form Penyedia ( 6 lembar );
  5. KTP untuk seluruh Direksi/Komisaris/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan yang tercantum dalam akte pendirian dan/atau perubahannya;
  6. NPWP;
  7. Surat Ijin Usaha Perusahaan yang masih berlaku sesuai dengan bidang masing-masing;
  8. Tanda Daftar Perusahaan;
  9. Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Terakhir;
  10. Surat Keterangan Domisili;
  11. Surat Keterangan Fiskal tahun terakhir atau Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir;
Keterangan :
  • No.1 s.d. 4 dapat di download pada website LPSE kemudian diisi dan dicetak
  • Setiap dokumen persyaratan dibuat dalam bentuk softcopy (dipindai /scan) untuk satu file PDF sehingga menjadi 11 file.
  • Admin adalah pegawai yang diberi kuasa oleh Direksi/Pemilik Perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan untuk menjadi wakil perusahaan dalam mengikuti pengadaan barang/jasa secara elektronik.
  • Dokumen asli hanya diperlukan untuk keperluan verifikasi, jika telah sesuai dengan softkopy (format pdf), maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada calon penyedia yang bersangkutan.
  • Alamat e-mail yang didaftarakan adalah alamat e-mail milik perusahaan bukan milik karyawan. Permintaan perubahan alamat e-mail harus disertai surat kuasa dan surat pernyataan dari direksi dan akan dilakukan proses verifikasi ulang.
Yth Bapak/Ibu,Apakah terdapat ketentuan klasifikasi SIUP berdasarkan nilai pagu suatu lelang? Jika ada, berapakah nilai pagu untuk SIUP klasifikasi kecil, menengah, dan besar?

Jawab :

Sesuai dengan Pasal 100 ayat (3) Perpres 4 Tahun 2015 tentang Perubahan ke 4 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang  Barang dan Jasa Pemerintah bahwa :
Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta
koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.


dengan penjelasan :
  • Yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah memiliki kemampuan sumber daya manusia, teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan security paper, walaupun nilainya dibawah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil.

Adapun kriteria usaha mikro dan kecil diatur dalam Undang Undang No 20 Tahun 2008 tentang USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  dalam :

BAB IV
KRITERIA
Pasal 6
(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Terima kasih
Kenapa setiap login di LPSE ini kok tidak bisa masuk? diinfokan password salah. padahal bisa digunakan untuk login di LPSE lain.
Jawab :

LPSE Kementerian Keuangan belum masuk dalam ADP (Agregasi data penyedia) sehingga user ID dan password yang dapat digunakan untuk login hanya yang disetujui melalui LPSE Kementerian Keuangan saja.

Sampai saat ini, Kami informasikan bahwa LPSE Kementerian Keuangan saat ini belum teragregasi, karena sesuai dengan PMK-108/PMK.01/2014 tentang Perubahan Atas PMK 139/PMK.01/2012, syarat registrasi penyedia berbeda dengan LPSE lainnya, yaitu ada tambahan data perpajakan. Untuk mengetahui LPSE yang telah masuk dalam ADP silahkan buka link Agregasi Data Penyedia.



Kalau lupa User Id dan Passwordnya apakah harus daftar ulang kembali?
Jawab :

Tata cara reset password penyedia :
  1. Buka website www.lpse.depkeu.go.id
  2. Klik "Login Penyedia"
  3. Klik "[Lupa Password]"
  4. Masukkan User ID dan Email terdaftar di LPSE Kemenkeu
  5. Klik "kirim password"
  6. Password baru akan dikirim ke email.
  7. Cek Password baru di menu inbox atau spam/junk email
  • Apabila lupa User Id, maka silahkan mengirimkan permohonan informasi User Id  penyedia melalui email yang terdaftar di LPSE Kemenkeu ke alamat email kami lpse@depkeu.go.id  cc: lpsedepkeu@gmail.com
  • Apabila tidak bisa login pada saat pertama kali disetujui sebagai penyedia di LPSE Kemenkeu maka password defaultnya adalah password yang diinput ketika pendaftaran online.


Apakah dihari libur kerja, kami tetap dapat mendaftar?
Jawab :

Untuk pendaftaran online dapat dilakukan di hari apapun tetapi untuk pendaftaran offline hanya dapat dilakukan di hari kerja. Berikut Jadwal Layanan LPSE Kementerian Keuangan :
  • Jadwal Registrasi dan Verifikasi (Gratis)
Hari : Senin s.d. Jumat
Waktu : 08.00 -15.00 WIB
(Senin s.d Kamis Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB, Jumat Istirahat pukul 11.30 - 13.30 WIB)
  • Jadwal Layanan Helpdesk (Gratis)
Hari : Senin s.d Jumat
Waktu : 08:00 - 17:00 WIB
(Senin s.d Kamis Istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB, Jumat Istirahat pukul 11.30 - 13.30 WIB)
  • Jadwal Pelatihan Aplikasi SPSE untuk Penyedia (Gratis)
Setiap hari Rabu
Waktu : 09.00 – Selesai
Pendaftaran : Call Center 021 - 2922 5922
  • Jadwal Pelatihan Aplikasi SIMPeL untuk Penyedia (Gratis)
Setiap hari Kamis
Waktu : 09.00 – Selesai
Pendaftaran : Call Center 021 - 2922 5922
Diluar jam tersebut tidak dapat kami layani.



Bagaimana cara menggunakan APENDO?
Jawab :

Tata Cara Penggunaan Apendo Peserta
  1. Download aplikasi Apendo Peserta yang ada di website lpse di alamat www.lpse.depkeu.go.id pada bagian special content;
  2. Extract file aplikasi Apendo Peserta yang telah di-download kemudian masuk ke folder bin, dan klik apendo;
  3. Login dengan user ID default yaitu lpselkpp dan passwordnya rekananlpse;
  4. Lakukan penggantian password yang lama(rekananlpse) dengan password baru serta UserId sesuai keinginan;
  5. Isi identitas digital dengan cara mengcopy identitas digital yang ada di website lpse setelah login, serta mengisi user id (disini UserId yang digunakan adalah UserId pada saat [login penyedia] bukan pada login aplikasi APENDO) yang ada di bawahnya;
  6. Pilih folder yang akan di enkripsi;
  7. Enkripsi data;
  8. Masukkan kunci publik lelang yang diikuti yang ada pada aplikasi SPSE;
  9. Hasil enkripsi berupa file rhs dan file berbentuk text;
  10. Upload file rhs ke aplikasi SPSE.



Bagaimana cara mengganti email yang baru pada data penyedia?

Jawab :

Apabila terjadi perubahan email perusahaan, penyedia dapat mengajukan penggantian email ke LPSE Kemenkeu terdekat dengan mengikuti prosedur berikut

Prosedur penggantian email (PMK No.108/PMK.01/2014)
  1. Surat permohonan penggantian e-mail, dicap bermaterai Rp.6.000,- dan ditandatangani direktur, diketik di atas kertas berkop surat perusahaan;
  2. Selain direktur, pembawa surat kuasa wajib tercantum dalam akta perusahaan;
  3. Surat kuasa dicap bermaterai Rp.6.000,- dan ditandatangani direktur, diketik di atas kertas berkop surat perusahaan;
  4. KTP direktur dan yang diberi kuasa ( asli dan softopy );
  5. NPWP perusahaan ( asli dan softopy );
  6. SIUP (asli dan softcopy);
  7. Akta Perubahan Terakhir. Khusus PT sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas beserta pengesahannya dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Asli dan softcopy);
  8. TDP ( asli dan softcopy );
  9. SITU / HO / Domisili ( asli dan softcopy );
  10. Surat Pengukuhan Kena Pajak ( asli dan softcopy);
  11. SKF/SPT Tahunan PPh tahun terakhir;
  • Format surat permohonan pergantian email dapat diunduh di situs www.lpse.depkeu.go.id pada bagian special content
  • Setiap permintaan pergantian e-mail akan dilaksanakan prosedur verifikasi seperti halnya permintaan User ID dan Password.
  • Jika ada dokumen persyaratan yang tidak otentik dan valid maka permintaan penggantian e-mail akan ditolak.
  • Pusat LPSE akan meneruskan permintaan penggantian e-mail ke LKPP jika semua persyaratan telah dipenuhi.
Catatan:
  • Satu orang hanya diperkenankan mewakili satu perusahaan;
  • Pemasukan Berkas Penggantian e-mail , setiap hari kerja Pukul 08.00 s.d. Pk. 15.00 WIB;
  • Dilarang memalsukan dokumen, dan tanda tangan.



Katanya LPSE dibuat untuk mencegah KKN, kenapa susah banget upload dokumen penawaran? Kembalikan saja lelang secara manual,dengan begitu hasil lelang langsung bisa diketahui.
Jawab :

Terima kasih telah menghubungi LPSE Kementerian Keuangan

LPSE berusaha menciptakan proses pengadaan yang bersih dari KKN melalui lelang secara elektronik dengan salah satu tujuannya yaitu mengurangi terlalu seringnya terjadi pertemuan antara pihak panitia dan penyedia barang/jasa karena terlalu sering terjadi pertemuan dapat berpotensi timbulnya  KKN.

Berikut kami sampaikan tips-tips upload dokumen penawaran :
  1. Ukuran File Penawaran jangan terlalu besar, usahakan maksimal 20 MB,
  2. Mengupload dari dari data di komputer/PC, tidak dari flashdisk;
  3. Tidak mengupload diakhir waktu;
  4. Melalui ruang bidding LPSE;

Demikian disampaikan, semoga bisa membantu