Pusat LPSE

Pusat Layanan Pengadaaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) adalah Unit Kerja setingkat Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pusat LPSE adalah pengelola LPSE Kementerian Keuangan. Pusat LPSE dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009. Pusat LPSE mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/ Lembaga, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas dimaksud, Pusat LPSE menjalankan fungsi:

  1. Penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;
  2. Pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/ Lembaga/Komisi;
  3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;
  4. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Dasar terwujudnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah:

  1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF);
  3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
  4. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pusat LPSE berusaha mengembangkan layanan sampai pada tingkat daerah. Alamat layanan LPSE Kementerian Keuangan di daerah dapat dilihat pada menu Kontak Kami

Efisiensi akan tercapai apabila proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan yang cukup banyak serta mengedepankan proses persaingan yang sehat. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dari LKPP. Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering). Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum yang menopangnya.

SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)

SPSE merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional karena tidak memerlukan biaya lisensi. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen; dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk subsistem audit.

Kerjasama dengan K/L/I Lain

Selain memberikan layanan pengadaan secara elektronik pada internal Kementerian Keuangan, Pusat LPSE juga memberikan layanan kepada Kementerian/Lembaga/Institusi (K/L/I). Pada tahun 2014 K/L/I yang telah menjalin kerjasama dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk pemanfaatan layanan e-procurement LPSE Kementerian Keuangan mencapai 153 K/L/I, antara lain :

Wilayah Jakarta (PUSAT)

  1. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
  2. Komisi Yudisial (KY)
  3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan RI
  5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  6. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
  7. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  8. Sekretariat Negara
  9. Biro Umum BPKP
  10. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
  11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  12. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  13. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK GBK)
  14. Kementerian BUMN
  15. Badan Pengawas Mahkamah Agung RI
  16. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
  17. Pengadilan Agama Jakarta Utara
  18. Kejaksaan Agung RI
  19. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
  20. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Wilayah Aceh

  1. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Aceh
  2. IAIN Ar-Raniry Aceh
  3. Kantor Badan SAR Aceh
  4. Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

Wilayah Kepulauan Riau

  1. Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam

Wilayah Jambi

  1. Kejaksaan Tinggi Jambi
  2. Kejaksaan Negeri Muara Bungo

Wilayah Bengkulu

  1. BPS Provinsi Bengkulu
  2. Dinas Kesehatan Kab. Seluma
  3. RSUD Tais Kab. Seluma
  4. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma
  5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Seluma
  6. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Seluma
  7. Sekretariat Daerah Kab. Seluma
  8. Sekretariat DPRD Kab. Seluma
  9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Seluma
  10. Pengadilan Agama Curup
  11. Pengadilan Agama Kab. Seluma Bengkulu
  12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Seluma Bengkulu
  13. Badan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Seluma
  14. Pengadilan Agama Lekong

Wilayah Sumatera Barat

  1. Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
  2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Barat
  3. Kejaksaan Tingi Sumatera Barat

Wilayah Lampung

  1. Stasiun KIPM Kelas I Lampung
  2. Perwakilan BPKP Provinsi Lampung

Wilayah Sumatera Selatan

  1. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
  2. BPK Povinsi Sumatera Selatan
  3. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
  4. Kantor Badan Kepegawaian Negara Sumatera Selatan

Wilayah Jawa Barat

  1. Panti Sosial Bina Netra "Wyata Guna" Kementerian Sosial R.I
  2. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
  3. Pengadilan Tinggi Bandung
  4. Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat
  5. Pengadilan Militer II-09 Bandung
  6. Balai Penerbitan Braille Indonesia (BPBI) "ABIYOSO" Kementerian Sosial R.I
  7. Balai Bahasa Bandung Kementerian Pendidikan Nasional R.I
  8. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
  9. Pengadilan Negeri Karawang

Wilayah Serang

  1. Pengadilan Tinggi Agama Serang
  2. Kejaksaan Tinggi Serang

Wilayah Yogyakarta

  1. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta
  2. Balai Taman Nasional Gunung Merapi
  3. Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta
  4. Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta
  5. Kantor Perwakilan BPKP Yogyakarta

Wilayah Jawa Timur

  1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur
  2. Pengadilan Militer III Madiun
  3. Polda Jatim
  4. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
  5. Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Timur
  6. Perwakilan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII
  7. Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto
  8. Universitas Wijaya Putra Surabaya
  9. BPN Kota Surabaya
  10. Universitas Katolik Darma Cendika

Wilayah Bali

  1. BMKG Wilayah Bali
  2. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan Karangasem
  3. Pengadilan Agama Gianyar
  4. Pengadilan Agama Badung
  5. RRI Singaraja
  6. RRI Denpasar
  7. Pusat Pengelolaan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara

Wilayah Kalimantan Barat

  1. Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Kalimantan Barat
  2. Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
  3. Stasiun Meteorologi Supadio
  4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak
  5. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat
  6. Badan Pengelolaan Perbatasan Bengkayang
  7. Badan Penganggulangan Bencana Daerah Bengkayang
  8. Balai Karantina Pertanian Kelas I Pontianak
  9. Bappeda Kabupaten Bengkayang
  10. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Entikong
  11. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (04)
  12. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (06/P2HP)
  13. Satuan Kerja Dinas Kelautan Kalimantan Barat (03)
  14. Panglima Komando Daerah Militer XII Tanjung Pura
  15. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat
  16. Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak
  17. Balai Pengamatan Dirgantara Pontianak
  18. Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat
  19. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Kelas I Entikong
  20. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Barat
  21. Kejaksaan Negeri Pontianak
  22. Kejaksaan Negeri Putussibau

Wilayah Kalimantan Timur

  1. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan
  2. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan
  3. Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan
  4. Balai Karantina Kelas I Balikpapan
  5. Pengadilan Agama Balikpapan
  6. Pengadilan Agama Nunukan
  7. Pengadilan Agama Tanjung Redeb
  8. Kejaksaan Negeri Nunukan
  9. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
  10. Pengadilan Agama Tanah Grogot

Wilayah Kalimantan Tengah

  1. Kejaksaan Tinggi Prop.Kalteng
  2. Perwakilan BPKP Prop.Kalteng
  3. Perwakilan BPK RI Kalteng

Wilayah Sulawesi Tenggara

  1. LPP TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara
  2. Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara

Wilayah Sulawesi Selatan

  1. Dinas Kesehatan Jeneponto
  2. SMAK Makassar
  3. RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar
  4. Dinas Pertanian Kab. Jeneponto
  5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Jeneponto
  6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kab. Jeneponto
  7. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto
  8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Jeneponto
  9. Akademi Pariwisata Makassar
  10. Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
  11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab takalar
  12. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Kab. Takalar
  13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Bulukumba
  14. Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kab. Takalar
  15. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan

Wilayah Maluku

  1. Universitas Pattimura
  2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara
  3. LPP RRI Tual
  4. Politeknik Perikanan Negeri Tual
  5. Komisi Pemilihan Umum Kota Tual
  6. LPP RRI Ambon
  7. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku
  8. Pengadilan Negeri Tual
  9. Kejaksaan Tinggi Maluku
  10. Kejaksaan Negeri Tual
  11. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Geser
  12. Cabang Kejaksaan Negeri Masohi di Wahai

Wilayah Maluku Utara

  1. Stasiun Karantina Ikan, Pengedalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate

Wilayah Papua Barat

  1. RRI Sorong
  2. Kejaksaan Negeri Manokwari
  3. Kejaksaan Negeri Sorong

Wilayah Papua

  1. Badan Kepegawaian Negara Wilayah Papua
  2. badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Propinsi Papua
  3. Pengadilan Negeri Jayapura
  4. Pengadilan Agama Sentani


Versi Aplikasi SPSE: 3.6.0 - Agregrasi Inaproc: Non Aktif
build : 7780
ID LPSE : 11