Pusat LPSE

Pusat Layanan Pengadaaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) adalah Unit Kerja setingkat Eselon II di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pusat LPSE adalah pengelola LPSE Kementerian Keuangan. Pusat LPSE dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009. Pusat LPSE mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan Kementerian Keuangan, pengelolaan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta memberikan pelayanan pengadaan secara elektronik Kementerian/ Lembaga, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan tugas dimaksud, Pusat LPSE menjalankan fungsi:

  1. Penyiapan regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;
  2. Pelayanan pengadaan secara elektronik kepada Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan Kementerian Keuangan serta Kementerian/ Lembaga/Komisi;
  3. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan;
  4. Pelaksanaan administrasi Pusat.

Dasar terwujudnya Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah:

  1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF);
  3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
  4. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pusat LPSE berusaha mengembangkan layanan sampai pada tingkat daerah. Alamat layanan LPSE Kementerian Keuangan di daerah dapat dilihat pada menu Kontak Kami

Efisiensi akan tercapai apabila proses pengadaan barang/jasa berlangsung secara transparan dan diikuti oleh sejumlah peserta pengadaan yang cukup banyak serta mengedepankan proses persaingan yang sehat. Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) akan meningkatkan transparansi, sehingga persaingan sehat antar pelaku usaha dapat lebih cepat terdorong. Dengan demikian optimalisasi dan efisiensi belanja negara segera dapat diwujudkan.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-Procurement) yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang/jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dari LKPP. Metode pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik yang sudah digunakan saat ini adalah e-lelang umum (e-regular tendering). Metode pemilihan lainnya akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan pengembangan sistem dan aplikasi pengadaan elektronik serta kerangka hukum yang menopangnya.

SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik)

SPSE merupakan aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintah seluruh Indonesia. Aplikasi ini dikembangkan dengan semangat efisiensi nasional karena tidak memerlukan biaya lisensi. SPSE dikembangkan oleh LKPP bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk fungsi enkripsi dokumen; dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk subsistem audit.

Kerjasama dengan K/L/I Lain

Selain memberikan layanan pengadaan secara elektronik pada internal Kementerian Keuangan, Pusat LPSE juga memberikan layanan kepada Kementerian/Lembaga/Institusi (K/L/I). K/L/I yang telah menjalin kerjasama dan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk pemanfaatan layanan e-procurement LPSE Kementerian Keuangan antara lain :

  1. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  2. Kementerian Perhubungan;
  3. Komisi Pemberantasan Korupsi;
  4. Komisi Yudisial;
  5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
  6. Badan Kepegawaian Negara;
  7. Sekretariat Negara;
  8. Badan Pemeriksa Keuangan;
  9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  10. Lembaga Sandi Negara;
  11. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
  12. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  13. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
  14. Arsip Nasional RI;
  15. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  16. Kementerian Luar Negeri;
  17. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  18. Perpustakaan Nasional;
  19. Kementerian Sosial;
  20. Lembaga Administrasi Negara;
  21. Kejaksaan Agung;
  22. Pengadilan Militer I-07 Balikpapan;
  23. IAIN Ar-Raniry Aceh;
  24. Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan Yogyakarta;
  25. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno;
  26. Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat;
  27. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
  28. Balai Taman Nasional Gunung Merapi;
  29. Pengadilan Tinggi Surabaya;
  30. Badan Pengawas Mahkamah Agung;
  31. Polda Jatim;
  32. BPS Bengkulu;
  33. Pengadilan Militer Jawa Barat;
  34. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
  35. Pengadilan Agama Se-Jawa Barat;
  36. PTUN Bandung;
  37. Pengadilan Negeri Se-Jawa Barat;
  38. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung;
  39. BPR Jawa Timur;
  40. Pengadilan Militer III Madiun;
  41. Pengadilan Agama Jakarta;
  42. RRI Ternate;
  43. Kementerian PAN dan RB;
  44. Kementerian Agama Kab.Seluma Bengkulu;
  45. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Seluma Bengkulu.
  46. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat.


Versi Aplikasi SPSE: 3.6.0-sp4 - Agregrasi Inaproc: Aktif
build : 20170801
ID LPSE : 11